Sebutkan jenis dan prinsip demokrasi yang di terapkan diindonesia

prinsipp yg diterapkan di indonesia adalah sistem demokrasi pancasila

Perbedaan (suku, agama, golongan dan sebagainya) diakui.

C. PRINSIP DEMOKRASI

Prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat almadudi atau soko guru demokrasi. Menurut pendapatnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah :

Kedaulatan rakyat
Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
kekuasaan mayoritas
Hak-hak minorotas
Jaminan hak asasi manusia
Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
Persamaan di depan hukumProses hukum yang wajar
Pembatasan pemerintah secara konstitusional
Pluralism social, ekonomi dan politik
Nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerjasama dan mufakat

. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat

a. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan demokrasi dimana setiap rakyatnya memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Pada masa awal terbentuknya demokrasi, ketika terdapat suatu masalah yang harus diselesaikan, maka seluruh rakyat berkumpul untuk mencari solusi terbaik. Dalam era ini, sistem demokrasi langsung sangat tidak efektif. Terlebih jika diterapkan dalam Negara yang besar dan luas. Dikarenakan sistem ini menuntut partisipasi langsung dari rakyat dengan antusiasme yang tinggi.


b. Demokrasi perwakilan/tidak langsung

Demokrasi perwakilan merupakan sistem demokrasi yang seluruh rakyatnya memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambill keputusan bagi masyarakat, tetapi tetap dikontrol oleh rakyat.


c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat

Demokrasi ini merupakan percampuran antara demokrasi langsung dan pewakilan. Perwakilan yang dipilih, menjalankan tugasnya dengan diawasi oleh rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.


2. Menurut dasar prinsip ideologi

a. Demokrasi konstitusional

Demokrasi konstitusional yaitu pemerintahan yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.


b. Demokrasi rakyat/proletar

Demokrasi ini memiliki aliran Marxisme-Komunisme. Demokrasi ini tidak mengakui adanya kelas sosial dalam bernegara.  Setiap warga Negara memiliki persamaan dalam hukum dan politik.


c. Demokrasi pancasila

Dasar dari demokrasi pancasila terdapat pada sila ke 4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dasar ini digunakan sebagai acuan dalam memaknai demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila merupakan paham yang mempersatuakan Indonesia bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup Bangsa Indonesia, yang perwujudannya terdapat dalam ketentuan pembukaan UUD 1945. Aspek yang terkandung dalam demokrasi pancadila yaitu aspek material (dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya) dan aspek formal (bentuk dan cara pengambilan keputusan berdasar pada sila ke 4). Prinsip-prinsip demokrasi pancasila yaitu :

Persamaan bagi seluruh rakyat IndonesiaKeseimbangan antara hak dan kewajibanPelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.

3. Menurut titik prioritasnya

Demokrasi formal (liberal), menempatkan setiap warga Negara pada kedudukan yang sama dalam politik tanpa sangkut paut ekonomi dan memiliki kebebasan. Campur tangan pemerintah bahkan ditolak.Demokrasi material, menempatkan setiap warga Negara memiliki kesamaan dalam social ekonomi tanpa sangkut paut politik.Demokrasi campuran, merupakan demokrasi gabungan antara demokrasi formal dan material.

4. Menurut wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan Negara

a. Demokrasi parlementer

DPR (parlemen) memainkan peranan yang sangat tinggi dalam menjalankan sistem pemerintahan. Terdapat hubungan yang kuat antara badan eksekutif dan badan legislative.


b. Demokrasi presidensial/terpimpin

Demokrasi terpimpin merupakan pemerintahan yang sangat mempercayai pemimpinnya. Biasanya, Negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin akan didominasi presiden. Dalm perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga Negara lainnya.